Pekanbaru, Potret Publik - Secara umum di Indonesia, Dinas Kesehatan (Dinkes) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang kesehatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Nelson Hutahean Ketua Umum DPP LSM KIPPI (Komunitas Insan Peduli Pers Indonesia) mengapresiasi Kebijakan Walikota Pekanbaru yang menugaskan H. Dedy Sambudi, S.Kep., S.K.M., M.Kes. Selaku Plh.Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, pasalnya Dedy Sambudi adalah sosok figur pejabat yang disiplin, pada Rabu siang (di ruang kerjanya).
Menurut Nelson, Dedy Sambudi meniti karier ASN mulai dari bawah pernah menjabat sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar, kemudian karena dedikasi yang tinggi pernah juga dilantik menjadi Sekda Kuantan Singingi pada 24 Januari 2022.
Dilanjutkannya, figur publik yang satu ini sangat dikenal di Kabupaten Kampar karena loyalitas yang tinggi dalam menjalankan pelayanan publik dan salah satu pejabat publik yang multitalenta dalam memimpin suatu organisasi perangkat daerah.
Selain itu, Dedy Sambudi merupakan pemimpin yang baik dengan memiliki Integritas tinggi, jujur, bertanggung jawab, dan bertindak sesuai perkataan, tambah Nelson.
"Semoga Agung Nugroho menempatkan ASN yang terbaik diantara yang baik guna menjalankan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru", ucap Hutahean menutup.
Sementara itu ditempat terpisah, Nofrianti (40) salah seorang warga Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa bapak Agung Nugroho untuk tahun mendatang apabila mencalonkan diri sebagai gubernur Provinsi Riau layak untuk dipilih, karena sejumlah kebijakan Wali Kota berpihak kepada sebagian besar masyarakat, sebut ibu rumah tangga yang tinggal di komplek perumahan karya pesona mandiri ini.
"Penugasan Kepala Dinas yang sesuai dengan pendidikan dan profesinya merupakan kebijakan yang tepat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat", ucap perempuan dua anak ini mengakhiri.
(Intan)
Posting Komentar