DBH Migas Siak Dipangkas 70 Persen, Bupati Pertanyakan Dasarnya

 

SIAK, potretpablik.com - Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mempertanyakan rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) yang diproyeksikan terjadi pada tahun anggaran 2027.

Kebijakan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Terlebih, Siak merupakan salah satu daerah penghasil migas yang selama ini bergantung pada sektor tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengungkapkan kekecewaannya atas proyeksi penurunan alokasi DBH migas yang disebut hanya sekitar Rp40 miliar.

Angka tersebut jauh di bawah penerimaan sebelumnya yang pernah mendekati Rp400 miliar. Menurut Afni, penurunan drastis itu tidak hanya terjadi pada 2027, tetapi sudah mulai terasa sejak 2026 dengan pemangkasan sekitar 50 persen.

“Kemarin juga saya sampaikan kekecewaan ini saat saya menghadiri rapat paripurna DPRD Siak,” kata Afni, Kamis (1/10/2026).

Dasar Pemangkasan DBH Migas

Afni menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Siak menerima surat dari Kementerian Keuangan terkait rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2027.

Dalam surat bernomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026 tersebut disebutkan bahwa DBH migas Kabupaten Siak akan dipangkas hingga sekitar 70 persen.

Menurut Afni, kebijakan tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terutama terkait dasar perhitungan yang digunakan pemerintah pusat.

Ia menilai, sebagai daerah penghasil migas, Siak berhak mengetahui secara rinci formula dan data yang digunakan dalam menentukan besaran DBH.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama