Kampar, Potretpublik.com
Kepemimpinan tangan besi adalah gaya kepemimpinan otoriter atau diktator, di mana pemimpin memegang kendali penuh tanpa kompromi biasanya ciri utamanya meliputi, keputusan diambil secara sepihak, menuntut kepatuhan mutlak dari bawahan,sering menggunakan ancaman atau hukuman untuk mendisiplinkan anggota, minim ruang untuk diskusi atau perbedaan pendapat.
Sehubungan dengan hal tersebut, Nelson Hutahaean sebagai Ketua umum DPP LSM KIPPI menyoroti kinerja Bupati Kampar yang terkesan seperti penguasa menggunakan gaya kepemimpinan ‘tangan besi’, hal ini dikatakan Nelson kepada Pewarta pada Senin (20/04/26).
Menurut-nya, Hambali, S.E, M.B.A, M.H. mengambil pensiun muda selaku ASN diduga karena tidak ingin tunduk kepada penguasa tangan besi di mana sebelum Hambali mundur sudah viral perselisihan antara Hambali selaku Sekda yang memprotes kebijakan dalam pengangkatan pejabat di kabupaten Kampar, kata aktivis pers ini.
Selain itu, kendatipun informasinya dr.Asmara Fitrah Abadi,MM mengundurkan diri selaku Kepala Dinas kesehatan Kampar karena alasan kesehatan tetapi kuat dugaan mantan Kadis kesehatan Kampar itu mundur diduga kuat karena tidak ingin diberi Jabatan tetapi tidak diberi kuasa, lagi disebut lelaki yang tanggal lahirnya sama dengan tanggal hari jadi kabupaten Kampar ini.
Disambungnya lagi, mantan Kepala Dinas yang pernah di OTT Polda Riau justru kembali diaktifkan menjadi salah satu Kabid mendampingi dr.Asmara Fitrah Abadi sementara para Kabid yang loyal kepada Kepala Dinas kesehatan dikeluarkan dari lingkungan Dinas kesehatan untuk mendampingi dr.Asmara Fitrah Abadi sebagai Kepala Dinas definitif.
“Mundurnya Kepala Dinas Kesehatan merupakan “tamparan keras” berupa kritik tajam dan teguran keras serta kenyataan pahit yang sangat memalukan juga guna menyadarkan Bupati atas dugaan kesalahannya yang semena-mena dalam mengangkat pejabat”, ucap Ketua umum ini menyorot.
Lagi diteruskannya, Bupati juga diisuekan menekan Kadis Kominfo Kampar agar memilih media yang pro kepada Bupati untuk diterima bekerjasama di Pemkab Kampar sementara media yang bersebrangan dengan kebijakan Bupati agar dipersulit untuk bekerjasama, tutur lelaki bemarga ini.
Lagi diterangkannya, penelusuran informasi yang dilakukan tim DPP LSM KIPPI bahwa disebut-sebut ada oknum kontraktor di Kampar yang mengaku-ngaku orang dekat Bupati untuk memperoleh sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di seluruh OPD yang ada di Kampar, ujar Nelson pula.
“Bagi rekan-rekan media yang tergabung menjadi mitra LSM KIPPI agar tidak ‘menyusu’ di Diskominfo Kampar tetapi harus lebih meningkatkan sosial kontrol terhadap Pemimpin yang diduga melakukan kebijakan tangan besi”, imbuh lelaki yang pernah dimediasi dewan pers ini mengakhiri.
Sampai pemberitaan ini dipublikasikan pihak terkait dalam pemberitaan belom dapat dimintai keterangan.(Rilis KIPPI /tim Redaksi)
إرسال تعليق